Penipuan Berkedok Properti Syariah Sampai Jatim, IAEI Jatim Terbitkan Sejumlah Rekomendasi

Home / Ekonomi / Penipuan Berkedok Properti Syariah Sampai Jatim, IAEI Jatim Terbitkan Sejumlah Rekomendasi
Penipuan Berkedok Properti Syariah Sampai Jatim, IAEI Jatim Terbitkan Sejumlah Rekomendasi Ilustrasi properti syariah (FOTO: Istimewa)

TIMESBONDOWOSO, JEMBER – Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jawa Timur (Jatim) menerbitkan sejumlah rekomendasi terkait maraknya penipuan berkedok properti syariah yang saat ini mulai dirasakan di wilayah Jatim.

Rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum, namun juga kepada masyarakat umum.

Di antara rekomendasinya yakni meminta pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi investasi yang terkait properti syariah kepada masyarakat, serta mendorong bank syariah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan perumahan atau properti syariah, baik komersil dan bersubsidi.

"Serta mengawasi kegiatan dan perlindungan konsumen terkait investasi properti syariah," kata Sekretaris Umum DPW IAIE Jawa Timur Fathurrazi dalam siaran pers yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (15/1/2020).

Kepala Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya juga merekomendasikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan Fatwa DSN-MUI tentang perumahan atau properti syariah dan investasi terkait properti syariah.

"Dan meminta DSN-MUI melakukan sertifikasi bagi pengembang dan agen perumahan syariah. Seta mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi pengembang perumahan atau properti syariah," tuturnya.

Pihaknya juga meminta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengedukasi masyarakat tentang pembelian perumahan atau properti syariah.l, menetapkan persyaratan kualifikasi bagi pengembang, dan mempublikasi pengembang properti syariah yang legal.

Tudak hanya itu, Fathurrazi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi terkait ekonomi dan bisnis syariah, termasuk di dalamnya adalah perumahan atau properti syariah, dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. "Masyarakat juga harus memperhatikan reputasi dan legalitas pengembang, di antaranya dengan memastikan izin usaha pengembang melalui Sistem Registrasi Pengembang Kementerian PUPR (SIRENG-PUPR), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), site plan yang disetujui pemerintah daerah, termasuk memastikan keanggotaan pengembang dari asosiasi perumahan seperti REI, APERSI, HIMPERA, APERNAS, dan perhimpunan lainnya," imbuhnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com